Bupati Lahat Bursah Zarnubi menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan, Kebun, dan Lahan (Karhutla) Provinsi Sumatera Selatan yang digelar di Auditorium Graha Bina Praja, Jumat (24/04/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pencegahan dan penanggulangan karhutla yang secara periodik terjadi di wilayah Sumatera Selatan.
Rakor tersebut diikuti oleh unsur Forkopimda, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, sebagai bentuk penguatan koordinasi dan sinergi dalam menghadapi potensi bencana kebakaran hutan dan lahan.
Kebijakan Penguatan Sistem Pencegahan dan Respons Cepat Karhutla
Dalam laporannya, Danrem 044/Gapo Brigjen TNI Khabib Mahfud selaku Komandan Satuan Tugas Penanggulangan Karhutla Provinsi Sumatera Selatan menegaskan bahwa karhutla merupakan ancaman serius yang memiliki dampak multidimensi. Selain merusak lingkungan, kejadian ini juga berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi, kesehatan masyarakat, serta kehidupan sosial secara luas.
Oleh karena itu, penanganan karhutla tidak hanya difokuskan pada aspek pemadaman, tetapi juga pada penguatan sistem pencegahan melalui deteksi dini, peningkatan kesiapsiagaan, serta optimalisasi peran seluruh unsur terkait di lapangan.
Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru dalam arahannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya pengendalian karhutla. Ia juga menggarisbawahi bahwa peran BUMN, BUMD, serta masyarakat menjadi elemen penting dalam membangun sistem pencegahan yang efektif dan berkelanjutan.
“Upaya pencegahan harus menjadi prioritas utama. Diperlukan kesamaan persepsi dan langkah bersama agar penanganan karhutla dapat dilakukan lebih cepat dan tepat,” tegasnya.
Dampak terhadap Ketahanan Lingkungan dan Stabilitas Nasional
Secara strategis, penguatan koordinasi penanggulangan karhutla di Sumatera Selatan memiliki dampak langsung terhadap upaya menjaga ketahanan lingkungan dan kualitas udara nasional. Kebakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan gangguan lintas wilayah, termasuk kabut asap yang dapat mempengaruhi negara tetangga.
Melalui forum koordinasi ini, pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan menegaskan bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara terpadu, tidak sektoral, dan berkesinambungan. Sinergi antara pemerintah, TNI/Polri, dunia usaha, serta masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem mitigasi bencana yang lebih tangguh dan responsif.
Kehadiran Bupati Lahat dalam kegiatan ini menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Lahat dalam mendukung kebijakan regional dan nasional di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dan keselamatan masyarakat.
