Bupati Lahat yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Bursah Zarnubi, memimpin Dialog Otonomi Daerah yang menjadi salah satu agenda strategis dalam rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 APKASI di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (3/7/2026).
Mengusung tema “Penguatan Kemandirian Fiskal Daerah Melalui Optimalisasi Sumber Pendapatan Daerah”, forum ini menjadi ruang diskusi antara pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, akademisi, serta para pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam memperkuat pelaksanaan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas fiskal.
Dalam sambutannya, Bursah Zarnubi menegaskan bahwa kemandirian fiskal merupakan prasyarat utama bagi pemerintah daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih berkualitas sekaligus mempercepat pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Menurutnya, daerah perlu diberikan ruang yang lebih luas untuk menggali, mengelola, dan mengembangkan potensi sumber pendapatan sesuai karakteristik dan keunggulan masing-masing.
“APKASI berkomitmen menjadi jembatan aspirasi pemerintah kabupaten dalam mendorong lahirnya kebijakan yang mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah. Kabupaten harus memiliki keleluasaan untuk berinovasi, mengoptimalkan potensi lokal, dan membangun kemandirian demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Bursah.
Ia menjelaskan, penguatan kapasitas fiskal daerah tidak hanya berdampak pada peningkatan pembangunan di tingkat kabupaten, tetapi juga menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat daya saing nasional. Menurutnya, daerah yang mandiri secara fiskal akan lebih siap memanfaatkan bonus demografi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta berkontribusi dalam membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap).
Lebih lanjut, Bursah menyampaikan bahwa APKASI terus mendorong penyempurnaan regulasi yang mendukung penguatan otonomi daerah, termasuk memberikan masukan terhadap revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu menghadirkan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi pemerintah kabupaten.
Dialog Otonomi Daerah ini turut menghadirkan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Kepala Badan Kepegawaian Negara Zudan Arif Fakrulloh, para akademisi, pakar kebijakan publik, serta kepala daerah dari berbagai kabupaten di Indonesia. Berbagai gagasan dan rekomendasi yang dihasilkan dalam forum tersebut akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi APKASI untuk disampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri sebagai bahan penyusunan kebijakan dalam memperkuat otonomi daerah, meningkatkan kemandirian fiskal, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
